PENGADILAN AGAMA MOROTAI DI TOBELO
  • BERANDA
  • PROFIL PENGADILAN
    • VISI & MISI PERADILAN
    • TUGAS POKOK & FUNGSI
    • WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKILAS SEJARAH
    • PEJABAT DAN HAKIM
    • PEJABAT STRUKTURAL
    • AGENDA KEGIATAN PENGADILAN
    • KONTAK KAMI
    • JENIS-JENIS LAYANAN
    • FOTO GEDUNG
  • INFORMASI UMUM
    • SOP PERADILAN
    • PROGRAM KERJA
    • LAPORAN TAHUNAN
  • LAYANAN PUBLIK
    • STANDAR & MAKLUMAT PELAYANAN
    • FASILITAS PUBLIK
    • STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PUBLIK
    • PETUGAS INFORMASI PTSP
    • PELAYANAN INFORMASI
      • PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI
      • HAK PEMOHON INFORMASI
      • PROSEDUR KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI
      • BIAYA INFORMASI
      • CONTOH FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI
      • LAPORAN AKSES INFORMASI
      • PRODUK LAYANAN
      • JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
    • SISTEM PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI (SIWAS)
    • PROSEDUR PENGADUAN
      • PROSEDUR TATA CARA PENGADUAN
      • HAK PELAPOR ADUAN
      • REKAPITULASI PENGADUAN
      • FORMULIR PENGADUAN
      • SYARAT - SYARAT PENGADUAN
      • PENYAMPAIAN PENGADUAN
      • WAKTU PENYELESAIAN
      • PENYELESAIAN PENGADUAN
    • KODE ETIK HAKIM
    • DAFTAR NAMA PEJABAT PENGAWAS
    • HUKUMAN DISIPLIN
    • PENGAWASAN
      • PEDOMAN PENGAWASAN
      • TEMUAN HAWASBID
      • TEMUAN HATIWASDA
      • TEMUAN BAWAS
      • TINDAK LANJUT LAPORAN
      • TINDAK LANJUT PELANGGARAN
      • REKAP PELANGGARAN
    • PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
    • PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT
  • KEPANITERAAN
    • SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
    • LAYANAN e-Court
    • PUTUSAN/PENETAPAN
      • DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      • DIREKTORI SATKER 2018
      • DIREKTORI SATKER 2017
    • PERSYARATAN BERPERKARA
    • PROSEDUR BERPERKARA
      • PERKARA TINGKAT PERTAMA
      • PERKARA TINGKAT BANDING
      • PERKARA TINGKAT KASASI
      • PERKARA TINGKAT PK
    • HAK PENCARI KEADILAN
    • AGENDA SIDANG
      • HAK-HAK POKOK PERSIDANGAN
      • TATA TERTIB PERSIDANGAN
    • LAYANAN MEDIASI
      • HAKIM MEDIATOR
    • STATISTIK PERKARA
    • INFO PERKARA
      • DAFTAR PANGGILAN GHAIB
      • PENCARIAN DETAIL PERKARA
      • REGISTER PERKARA
        • PERDATA GUGATAN
        • PERDATA PERMOHONAN
        • JINAYAH
      • BIAYA PERKARA
        • BIAYA PROSES BERPERKARA
        • BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN
        • CEK RADIUS PERKARA
        • HITUNG OTOMATIS BIAYA PANJAR
        • DELEGASI/TABAYYUN
        • SK RADIUS
        • SK PANJAR KETUA PA
      • PROSES PENANGANAN PERKARA
      • PENGUNAAN BIAYA PERKARA
      • PENGAMBILAN PRODUK PENGADILAN
    • LAPORAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR
    • HAK HAK PARA PIHAK
      • HAK BANTUAN HUKUM
      • KEBERDAAN POSBAKUM
      • BERPERKARA SECARA PRODEO
      • HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
    • GUGATAN SEDERHANA
    • PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN
  • KESEKRETARIATAN
    • PROFIL HAKIM DAN PEGAWAI
    • STATISTIK KEPEGAWAIAN
    • LAPORAN LHKPN
    • LAPORAN LHKASN
    • LAPORAN KEUANGAN & SURAT
      • DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
      • LAPORAN REALISASI ANGGARAN
      • CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
      • NERACA KEUANGAN
      • LAPORAN REALISASI PNBP
      • PERSURATAN
        • INFORMASI SELEKSI PENERIMAAN HAKIM / PEGAWAI
        • ANGGARAN/DIPA
        • SURAT MENYURAT
          • SURAT MASUK
          • SURAT KELUAR
    • ASET & INVENTARIS
      • RINGKASAN ASET & INVENTARIS
      • GAMBAR SARANA & PRASARANA
    • PENGADAAN BARANG & JASA
    • SAKIP
      • RENCANA STRATEGIS PENGADILAN
      • RENCANA KERJA TAHUNAN
      • RENCANA AKSI KINERJA
      • PERJANJIAN KINERJA
      • Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Reviu IKU
      • LAPORAN KINERJA (LKJIP)
      • LAPORAN RKA-KL
      • SPIP
    • UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEKRETARIATAN
    • PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKTARIATAN
    • PETA SITUS
  • PUBLIKASI
    • ARSIP BERITA
    • ARSIP PENGUMUMAN
    • ARSIP MULTIMEDIA
    • ARSIP HASIL PENELITIAN
    • ARSIP SURAT PERJANJIAN PIHAK KETIGA (MoU)
    • REGULASI/ATURAN
      • PERUNDANG-UNDANGAN
      • PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
      • SURAT EDARAN MARI
      • FATWA MAHKAMAH AGUNG
      • PERTIMBANGAN DAN NASEHAT
      • HASIL RAKERNAS
      • INFORMASI DAN KEBIJAKAN
      • PENGELOLAAN ORGANISASI
    • ARSIP ARTIKEL
    • LAPORAN SURVEY KEPUASAAN MASYRAKAT
  • INFORMASI LAINNYA
    • STATISTIK KUNJUNGAN WEBSITE
    • TAUTAN TERKAIT
    • UCAPAN SELAMAT/DUKA CITA
    • TAUTAN SITUS SOSIAL MEDIA
      • YouTube
      • Instagram
      • Facebook
      • WhatsApp Pelayanan Informasi
  • BERANDA
  • PROFIL PENGADILAN
    • VISI & MISI PERADILAN
    • TUGAS POKOK & FUNGSI
    • WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKILAS SEJARAH
    • PEJABAT DAN HAKIM
    • PEJABAT STRUKTURAL
    • AGENDA KEGIATAN PENGADILAN
    • KONTAK KAMI
    • JENIS-JENIS LAYANAN
    • FOTO GEDUNG
  • INFORMASI UMUM
    • SOP PERADILAN
    • PROGRAM KERJA
    • LAPORAN TAHUNAN
  • LAYANAN PUBLIK
    • STANDAR & MAKLUMAT PELAYANAN
    • FASILITAS PUBLIK
    • STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PUBLIK
    • PETUGAS INFORMASI PTSP
    • PELAYANAN INFORMASI
      • PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI
      • HAK PEMOHON INFORMASI
      • PROSEDUR KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI
      • BIAYA INFORMASI
      • CONTOH FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI
      • LAPORAN AKSES INFORMASI
      • PRODUK LAYANAN
      • JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
    • SISTEM PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI (SIWAS)
    • PROSEDUR PENGADUAN
      • PROSEDUR TATA CARA PENGADUAN
      • HAK PELAPOR ADUAN
      • REKAPITULASI PENGADUAN
      • FORMULIR PENGADUAN
      • SYARAT - SYARAT PENGADUAN
      • PENYAMPAIAN PENGADUAN
      • WAKTU PENYELESAIAN
      • PENYELESAIAN PENGADUAN
    • KODE ETIK HAKIM
    • DAFTAR NAMA PEJABAT PENGAWAS
    • HUKUMAN DISIPLIN
    • PENGAWASAN
      • PEDOMAN PENGAWASAN
      • TEMUAN HAWASBID
      • TEMUAN HATIWASDA
      • TEMUAN BAWAS
      • TINDAK LANJUT LAPORAN
      • TINDAK LANJUT PELANGGARAN
      • REKAP PELANGGARAN
    • PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
    • PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT
  • KEPANITERAAN
    • SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
    • LAYANAN e-Court
    • PUTUSAN/PENETAPAN
      • DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      • DIREKTORI SATKER 2018
      • DIREKTORI SATKER 2017
    • PERSYARATAN BERPERKARA
    • PROSEDUR BERPERKARA
      • PERKARA TINGKAT PERTAMA
      • PERKARA TINGKAT BANDING
      • PERKARA TINGKAT KASASI
      • PERKARA TINGKAT PK
    • HAK PENCARI KEADILAN
    • AGENDA SIDANG
      • HAK-HAK POKOK PERSIDANGAN
      • TATA TERTIB PERSIDANGAN
    • LAYANAN MEDIASI
      • HAKIM MEDIATOR
    • STATISTIK PERKARA
    • INFO PERKARA
      • DAFTAR PANGGILAN GHAIB
      • PENCARIAN DETAIL PERKARA
      • REGISTER PERKARA
        • PERDATA GUGATAN
        • PERDATA PERMOHONAN
        • JINAYAH
      • BIAYA PERKARA
        • BIAYA PROSES BERPERKARA
        • BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN
        • CEK RADIUS PERKARA
        • HITUNG OTOMATIS BIAYA PANJAR
        • DELEGASI/TABAYYUN
        • SK RADIUS
        • SK PANJAR KETUA PA
      • PROSES PENANGANAN PERKARA
      • PENGUNAAN BIAYA PERKARA
      • PENGAMBILAN PRODUK PENGADILAN
    • LAPORAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR
    • HAK HAK PARA PIHAK
      • HAK BANTUAN HUKUM
      • KEBERDAAN POSBAKUM
      • BERPERKARA SECARA PRODEO
      • HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
    • GUGATAN SEDERHANA
    • PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN
  • KESEKRETARIATAN
    • PROFIL HAKIM DAN PEGAWAI
    • STATISTIK KEPEGAWAIAN
    • LAPORAN LHKPN
    • LAPORAN LHKASN
    • LAPORAN KEUANGAN & SURAT
      • DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
      • LAPORAN REALISASI ANGGARAN
      • CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
      • NERACA KEUANGAN
      • LAPORAN REALISASI PNBP
      • PERSURATAN
        • INFORMASI SELEKSI PENERIMAAN HAKIM / PEGAWAI
        • ANGGARAN/DIPA
        • SURAT MENYURAT
          • SURAT MASUK
          • SURAT KELUAR
    • ASET & INVENTARIS
      • RINGKASAN ASET & INVENTARIS
      • GAMBAR SARANA & PRASARANA
    • PENGADAAN BARANG & JASA
    • SAKIP
      • RENCANA STRATEGIS PENGADILAN
      • RENCANA KERJA TAHUNAN
      • RENCANA AKSI KINERJA
      • PERJANJIAN KINERJA
      • Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Reviu IKU
      • LAPORAN KINERJA (LKJIP)
      • LAPORAN RKA-KL
      • SPIP
    • UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEKRETARIATAN
    • PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKTARIATAN
    • PETA SITUS
  • PUBLIKASI
    • ARSIP BERITA
    • ARSIP PENGUMUMAN
    • ARSIP MULTIMEDIA
    • ARSIP HASIL PENELITIAN
    • ARSIP SURAT PERJANJIAN PIHAK KETIGA (MoU)
    • REGULASI/ATURAN
      • PERUNDANG-UNDANGAN
      • PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
      • SURAT EDARAN MARI
      • FATWA MAHKAMAH AGUNG
      • PERTIMBANGAN DAN NASEHAT
      • HASIL RAKERNAS
      • INFORMASI DAN KEBIJAKAN
      • PENGELOLAAN ORGANISASI
    • ARSIP ARTIKEL
    • LAPORAN SURVEY KEPUASAAN MASYRAKAT
  • INFORMASI LAINNYA
    • STATISTIK KUNJUNGAN WEBSITE
    • TAUTAN TERKAIT
    • UCAPAN SELAMAT/DUKA CITA
    • TAUTAN SITUS SOSIAL MEDIA
      • YouTube
      • Instagram
      • Facebook
      • WhatsApp Pelayanan Informasi
  • Beranda
  • Halaman
  • Tentang Kami

Tentang Kami

Pengadilan Agama Muara Enim berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 23 Tahun 1960 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1961. Pengadilan Agama Muara Enim merupakan lingkungan peradilan agama dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
  2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi peradilan lainnya.
  3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
  4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
  5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
  7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
  8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

Pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

1.  Visi dan Misi

 Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Muara Enim.

Adapun visi dari Pengadilan Agama Muara Enim, adalah: “Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Muara Enim menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

  1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
  2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
  3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
  4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
  5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pencarian

Info Populer

  • SOSIALISASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI PENGADILAN AGAMA MOROTAI TAHUN 2019 MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI WBK DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI WBBM
  • Informasi Seputar Penyelesaian Gugatan Sederhana
  • Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
  • MoU Kerjasama Resmi Ditandatangai, PA Morotai Siap Terima Perkara Secara Online
  • Ini Dia Petunjuk Teknis Pelaksanaan E-Test Ekonomi Syariah Badan Peradilan Agama Tahun 2019
  • HUT KORPRI Ke-47 PA Morotai, Presiden Amanatkan 4 Hal
  • PA Morotai Juara 1 Nasional Lomba Pengelola Data dan E Doc ABS
  • Kultum Ramadhan Series : Nikmat sehat dan Nikmat waktu luang serta golongan orang yang berpuasa

Agenda Kegiatan

  • Upacara Memperingati HUT Mahkamah Agung RI ke 80
  • Upacara Memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI ke 80
  • Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II
  • Tahun Baru Islam
  • Idul Adha 1446 H

Facebook

Waktu Jam Kerja

Senin - Kamis 08.00 - 16.30

Khusus Jum'at 08.00 - 17.00

Hubungi Kami!

0924-2623536

Email Kami!

[email protected]

Aplikasi Online
  • Daftar Perkara Online E-Court
  • Komunikasi Data Nasional
  • SIKEP Mahkamah Agung
  • Sipermari Mahkamah Agung RI
  • Sistem Informasi MARI
  • Sistem Penelusuran Perkara
  • Perpustakaan Digital MA - RI
  • JDIH
Link Pusat
  • Mahkamah Agung RI
  • Badan Peradilan Agama
  • Litbang Diklat Kumdil
  • Badan Peradilan Umum
  • Ditjen Militer & TUN
  • Badan Pengawasan
Link Daerah
  • Pemkab Halmahera Utara
  • Kejaksaan Negeri Halmahera Utara
  • Pengadilan Negeri Tobelo
  • Polres Halmahera Utara
  • Kemenag Halmahera Utara
  • Pemkab Pulau Morotai
Link PA Wilayah PTA
  • Pengadilan Tinggi Agama Malut
  • Pengadilan Agama Ternate
  • Pengadilan Agama Soasio
  • Pengadilan Agama Labuha

Copyright Sub Bagian TI PA Morotai © 2021. Powered By CAHKREATIF.COM

w3 validator w3 validator