PENGADILAN AGAMA MOROTAI DI TOBELO
  • BERANDA
  • PROFIL PENGADILAN
    • VISI & MISI PERADILAN
    • TUGAS POKOK & FUNGSI
    • WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKILAS SEJARAH
    • PEJABAT DAN HAKIM
    • PEJABAT STRUKTURAL
    • AGENDA KEGIATAN PENGADILAN
    • KONTAK KAMI
    • JENIS-JENIS LAYANAN
    • FOTO GEDUNG
  • INFORMASI UMUM
    • SOP PERADILAN
    • PROGRAM KERJA
    • LAPORAN TAHUNAN
  • LAYANAN PUBLIK
    • STANDAR & MAKLUMAT PELAYANAN
    • FASILITAS PUBLIK
    • STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PUBLIK
    • PETUGAS INFORMASI PTSP
    • PELAYANAN INFORMASI
      • PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI
      • HAK PEMOHON INFORMASI
      • PROSEDUR KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI
      • BIAYA INFORMASI
      • CONTOH FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI
      • LAPORAN AKSES INFORMASI
      • PRODUK LAYANAN
      • JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
    • SISTEM PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI (SIWAS)
    • PROSEDUR PENGADUAN
      • PROSEDUR TATA CARA PENGADUAN
      • HAK PELAPOR ADUAN
      • REKAPITULASI PENGADUAN
      • FORMULIR PENGADUAN
      • SYARAT - SYARAT PENGADUAN
      • PENYAMPAIAN PENGADUAN
      • WAKTU PENYELESAIAN
      • PENYELESAIAN PENGADUAN
    • KODE ETIK HAKIM
    • DAFTAR NAMA PEJABAT PENGAWAS
    • HUKUMAN DISIPLIN
    • PENGAWASAN
      • PEDOMAN PENGAWASAN
      • TEMUAN HAWASBID
      • TEMUAN HATIWASDA
      • TEMUAN BAWAS
      • TINDAK LANJUT LAPORAN
      • TINDAK LANJUT PELANGGARAN
      • REKAP PELANGGARAN
    • PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
    • PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT
  • KEPANITERAAN
    • SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
    • LAYANAN e-Court
    • PUTUSAN/PENETAPAN
      • DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      • DIREKTORI SATKER 2018
      • DIREKTORI SATKER 2017
    • PERSYARATAN BERPERKARA
    • PROSEDUR BERPERKARA
      • PERKARA TINGKAT PERTAMA
      • PERKARA TINGKAT BANDING
      • PERKARA TINGKAT KASASI
      • PERKARA TINGKAT PK
    • HAK PENCARI KEADILAN
    • AGENDA SIDANG
      • HAK-HAK POKOK PERSIDANGAN
      • TATA TERTIB PERSIDANGAN
    • LAYANAN MEDIASI
      • HAKIM MEDIATOR
    • STATISTIK PERKARA
    • INFO PERKARA
      • DAFTAR PANGGILAN GHAIB
      • PENCARIAN DETAIL PERKARA
      • REGISTER PERKARA
        • PERDATA GUGATAN
        • PERDATA PERMOHONAN
        • JINAYAH
      • BIAYA PERKARA
        • BIAYA PROSES BERPERKARA
        • BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN
        • CEK RADIUS PERKARA
        • HITUNG OTOMATIS BIAYA PANJAR
        • DELEGASI/TABAYYUN
        • SK RADIUS
        • SK PANJAR KETUA PA
      • PROSES PENANGANAN PERKARA
      • PENGUNAAN BIAYA PERKARA
      • PENGAMBILAN PRODUK PENGADILAN
    • LAPORAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR
    • HAK HAK PARA PIHAK
      • HAK BANTUAN HUKUM
      • KEBERDAAN POSBAKUM
      • BERPERKARA SECARA PRODEO
      • HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
    • GUGATAN SEDERHANA
    • PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN
  • KESEKRETARIATAN
    • PROFIL HAKIM DAN PEGAWAI
    • STATISTIK KEPEGAWAIAN
    • LAPORAN LHKPN
    • LAPORAN LHKASN
    • LAPORAN KEUANGAN & SURAT
      • DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
      • LAPORAN REALISASI ANGGARAN
      • CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
      • NERACA KEUANGAN
      • LAPORAN REALISASI PNBP
      • PERSURATAN
        • INFORMASI SELEKSI PENERIMAAN HAKIM / PEGAWAI
        • ANGGARAN/DIPA
        • SURAT MENYURAT
          • SURAT MASUK
          • SURAT KELUAR
    • ASET & INVENTARIS
      • RINGKASAN ASET & INVENTARIS
      • GAMBAR SARANA & PRASARANA
    • PENGADAAN BARANG & JASA
    • SAKIP
      • RENCANA STRATEGIS PENGADILAN
      • RENCANA KERJA TAHUNAN
      • RENCANA AKSI KINERJA
      • PERJANJIAN KINERJA
      • Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Reviu IKU
      • LAPORAN KINERJA (LKJIP)
      • LAPORAN RKA-KL
      • SPIP
    • UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEKRETARIATAN
    • PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKTARIATAN
    • PETA SITUS
  • PUBLIKASI
    • ARSIP BERITA
    • ARSIP PENGUMUMAN
    • ARSIP MULTIMEDIA
    • ARSIP HASIL PENELITIAN
    • ARSIP SURAT PERJANJIAN PIHAK KETIGA (MoU)
    • REGULASI/ATURAN
      • PERUNDANG-UNDANGAN
      • PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
      • SURAT EDARAN MARI
      • FATWA MAHKAMAH AGUNG
      • PERTIMBANGAN DAN NASEHAT
      • HASIL RAKERNAS
      • INFORMASI DAN KEBIJAKAN
      • PENGELOLAAN ORGANISASI
    • ARSIP ARTIKEL
    • LAPORAN SURVEY KEPUASAAN MASYRAKAT
  • INFORMASI LAINNYA
    • STATISTIK KUNJUNGAN WEBSITE
    • TAUTAN TERKAIT
    • UCAPAN SELAMAT/DUKA CITA
    • TAUTAN SITUS SOSIAL MEDIA
      • YouTube
      • Instagram
      • Facebook
      • WhatsApp Pelayanan Informasi
  • BERANDA
  • PROFIL PENGADILAN
    • VISI & MISI PERADILAN
    • TUGAS POKOK & FUNGSI
    • WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKILAS SEJARAH
    • PEJABAT DAN HAKIM
    • PEJABAT STRUKTURAL
    • AGENDA KEGIATAN PENGADILAN
    • KONTAK KAMI
    • JENIS-JENIS LAYANAN
    • FOTO GEDUNG
  • INFORMASI UMUM
    • SOP PERADILAN
    • PROGRAM KERJA
    • LAPORAN TAHUNAN
  • LAYANAN PUBLIK
    • STANDAR & MAKLUMAT PELAYANAN
    • FASILITAS PUBLIK
    • STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PUBLIK
    • PETUGAS INFORMASI PTSP
    • PELAYANAN INFORMASI
      • PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI
      • HAK PEMOHON INFORMASI
      • PROSEDUR KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI
      • BIAYA INFORMASI
      • CONTOH FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI
      • LAPORAN AKSES INFORMASI
      • PRODUK LAYANAN
      • JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
    • SISTEM PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI (SIWAS)
    • PROSEDUR PENGADUAN
      • PROSEDUR TATA CARA PENGADUAN
      • HAK PELAPOR ADUAN
      • REKAPITULASI PENGADUAN
      • FORMULIR PENGADUAN
      • SYARAT - SYARAT PENGADUAN
      • PENYAMPAIAN PENGADUAN
      • WAKTU PENYELESAIAN
      • PENYELESAIAN PENGADUAN
    • KODE ETIK HAKIM
    • DAFTAR NAMA PEJABAT PENGAWAS
    • HUKUMAN DISIPLIN
    • PENGAWASAN
      • PEDOMAN PENGAWASAN
      • TEMUAN HAWASBID
      • TEMUAN HATIWASDA
      • TEMUAN BAWAS
      • TINDAK LANJUT LAPORAN
      • TINDAK LANJUT PELANGGARAN
      • REKAP PELANGGARAN
    • PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
    • PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT
  • KEPANITERAAN
    • SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
    • LAYANAN e-Court
    • PUTUSAN/PENETAPAN
      • DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      • DIREKTORI SATKER 2018
      • DIREKTORI SATKER 2017
    • PERSYARATAN BERPERKARA
    • PROSEDUR BERPERKARA
      • PERKARA TINGKAT PERTAMA
      • PERKARA TINGKAT BANDING
      • PERKARA TINGKAT KASASI
      • PERKARA TINGKAT PK
    • HAK PENCARI KEADILAN
    • AGENDA SIDANG
      • HAK-HAK POKOK PERSIDANGAN
      • TATA TERTIB PERSIDANGAN
    • LAYANAN MEDIASI
      • HAKIM MEDIATOR
    • STATISTIK PERKARA
    • INFO PERKARA
      • DAFTAR PANGGILAN GHAIB
      • PENCARIAN DETAIL PERKARA
      • REGISTER PERKARA
        • PERDATA GUGATAN
        • PERDATA PERMOHONAN
        • JINAYAH
      • BIAYA PERKARA
        • BIAYA PROSES BERPERKARA
        • BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN
        • CEK RADIUS PERKARA
        • HITUNG OTOMATIS BIAYA PANJAR
        • DELEGASI/TABAYYUN
        • SK RADIUS
        • SK PANJAR KETUA PA
      • PROSES PENANGANAN PERKARA
      • PENGUNAAN BIAYA PERKARA
      • PENGAMBILAN PRODUK PENGADILAN
    • LAPORAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR
    • HAK HAK PARA PIHAK
      • HAK BANTUAN HUKUM
      • KEBERDAAN POSBAKUM
      • BERPERKARA SECARA PRODEO
      • HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
    • GUGATAN SEDERHANA
    • PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN
  • KESEKRETARIATAN
    • PROFIL HAKIM DAN PEGAWAI
    • STATISTIK KEPEGAWAIAN
    • LAPORAN LHKPN
    • LAPORAN LHKASN
    • LAPORAN KEUANGAN & SURAT
      • DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
      • LAPORAN REALISASI ANGGARAN
      • CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
      • NERACA KEUANGAN
      • LAPORAN REALISASI PNBP
      • PERSURATAN
        • INFORMASI SELEKSI PENERIMAAN HAKIM / PEGAWAI
        • ANGGARAN/DIPA
        • SURAT MENYURAT
          • SURAT MASUK
          • SURAT KELUAR
    • ASET & INVENTARIS
      • RINGKASAN ASET & INVENTARIS
      • GAMBAR SARANA & PRASARANA
    • PENGADAAN BARANG & JASA
    • SAKIP
      • RENCANA STRATEGIS PENGADILAN
      • RENCANA KERJA TAHUNAN
      • RENCANA AKSI KINERJA
      • PERJANJIAN KINERJA
      • Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Reviu IKU
      • LAPORAN KINERJA (LKJIP)
      • LAPORAN RKA-KL
      • SPIP
    • UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEKRETARIATAN
    • PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKTARIATAN
    • PETA SITUS
  • PUBLIKASI
    • ARSIP BERITA
    • ARSIP PENGUMUMAN
    • ARSIP MULTIMEDIA
    • ARSIP HASIL PENELITIAN
    • ARSIP SURAT PERJANJIAN PIHAK KETIGA (MoU)
    • REGULASI/ATURAN
      • PERUNDANG-UNDANGAN
      • PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
      • SURAT EDARAN MARI
      • FATWA MAHKAMAH AGUNG
      • PERTIMBANGAN DAN NASEHAT
      • HASIL RAKERNAS
      • INFORMASI DAN KEBIJAKAN
      • PENGELOLAAN ORGANISASI
    • ARSIP ARTIKEL
    • LAPORAN SURVEY KEPUASAAN MASYRAKAT
  • INFORMASI LAINNYA
    • STATISTIK KUNJUNGAN WEBSITE
    • TAUTAN TERKAIT
    • UCAPAN SELAMAT/DUKA CITA
    • TAUTAN SITUS SOSIAL MEDIA
      • YouTube
      • Instagram
      • Facebook
      • WhatsApp Pelayanan Informasi
  • Beranda
  • Halaman
  • Persyaratan Berperkara

Persyaratan Berperkara

 

PERSYARATAN CERAI GUGAT/TALAK

1

Asli dan Fotocopy Buku Nikah/Duplikat Akta Nikah (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

2

Fotocopy KTP Penggugat (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

3

Surat Izin Atasan bagi PNS/TNI/POLRI

4

Surat Pemberitahuan rencana perceraian ( didesposisi atasan bagi Tergugat/Termohon PNS/TNI/POLRI)

5

Surat Gugatan/Permohonan ( 7 rangkap beserta softcopy)

6

Panjar biaya perkara di Bank BNI Syariáh

   

 

PERSYARATAN ISBAT NIKAH/PENGESAHAN PERKAWINAN

1

Fotocopy Kartu Keluarga (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

2

Fotocopy KTP Pemohon I dan Pemohon II (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

3

Surat Keterangan dari KUA yang menerangkan bahwa perkawinan tersebut belum terdaftar

4

Surat Permohonan ( 7 rangkap beserta softcopy)

5

Panjar biaya perkara di Bank BNI Syariáh

   

 

PERSYARATAN DISPENSASI NIKAH

1

Fotocopy Buku Nikah/Duplikat Akta Nikah Pemohon (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

2

Fotocopy KTP Pemohon (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

3

y Akta Lahir (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

4

Fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir anak (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

5

Surat Keterangan Hamil dari Dokter jika calon mempelai wanita telah hamil/belum

6

Surat Penolakan dari KUA (N9)

7

Surat Gugatan/Permohonan ( 7 rangkap beserta softcopy)

8

Panjar biaya perkara di Bank BNI Syariáh

 

 

PERSYARATAN POLIGAMI

1

Fotocopy Buku Nikah/Duplikat Akta Nikah Pemohon (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

2

Fotocopy KTP Pemohon, istri pertama dan calon istri ke-2 (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

3

Fotocopy Akta Cerai calon istri bagi janda (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

4

Curiculum Vitae/Identitas calon istri ke-2 yang diketahui Desa

5

Surat Keterangan Penghasilan diketahui Desa  atau slip gaji diketahui Pimpinan

6

Surat Pernyataan berlaku adil dari Pemohon

7

Surat Keterangan tidak keberatan dimadu dari istri dan calon istri ke-2 bermaterai Rp.10000 (sepuluh ribu rupiah)

8

Calon istri ke-2 bukan PNS/TNI/POLRI

9

Surat Permohonan ( 7 rangkap beserta softcopy)

10

Surat Izin Atasan Pemohon bagi PNS/TNI/POLRI

11

Panjar biaya perkara di Bank BNI Syariáh

 

 

PERSYARATAN PENGANGKATAN ANAK

1

Surat Pernyataan Penyerahan Anak bermaterai 10000

2

Fotocopy KTP Pemohon (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

3

Fotocopy KTP Orang Tua Termohon (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

4

Fotocopy Buku Nikah Pemohon (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

5

Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon dan Orang Tua Termohon (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

6

Fotocopy Akta Lahir Termohon (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

7

Fotocopy Slip Gaji Pemohon

8

Surat Keterangan Penghasilan orang tua Termohon diketahui Desa atau Fotocopy Slip Gaji

9

Surat Permohonan ( 7 rangkap beserta softcopy)

10

Panjar biaya perkara di Bank BNI Syariáh

  

 

PERSYARATAN PERWALIAN

1

Surat Kuasa dari Orang Tua Kandung ke Calon Wali

2

Fotocopy KTP Pemohon/Calon Wali (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

3

Fotocopy Buku Nikah Pemohon/Calon Wali (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

4

Fotocopy Akta Lahir anak (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

5

Fotocopy Ijazah anak (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

5

Fotocopy  Kartu Keluarga Pemohon/Calon Wali (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

6

Surat Pernyataan bersedia menjadi wali

7

Surat Pernyataan tertulis tidak pernah dan atau tidak akan melakukan kekerasa, eksploitasi, penelantaran dan perlakukan salah terhadap anak

8

Surat Permohonan ( 7 rangkap beserta softcopy)

9

Panjar biaya perkara di Bank BNI Syariáh

 

 

PERSYARATAN PENETAPAN AHLI WARIS

1

Fotocopy KTP Pemohondan semua ahli waris (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

2

Fotocopy Buku Nikah/Duplikat Akta Nikah Pewaris (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

3

Fotocopy Akta Lahir semua anak dari Pewaris (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

4

Fotocopy Akta Kematian Pewaris (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

5

Fotocopy  Kartu Keluarga Pewaris (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

6

Silsilah Keluarga diketahui Desa/Kelurahan

7

Surat Permohonan ( 7 rangkap beserta softcopy)

8

Panjar biaya perkara di Bank BNI Syariáh

  

 

PERSYARATAN WALI ADHOL

1

Surat Penolakan dari KUA

2

Fotocopy KTP Pemohon/Calon suami dan istri (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

3

Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon/calon istri (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

4

Fotocopy Buku Nikah/Duplikat Akta Nikah (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

5

Fotocopy  Akta Cerai bila orang tua sudah bercerai (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

6

Fotocopy  Akta Kelahiran Pemohon (dilegalisir kantor Pos bermaterai Rp.10000 (Sepuluh ribu rupiah)

7

Surat Permohonan ( 7 rangkap beserta softcopy)

8

Panjar biaya perkara di Bank BNI Syariáh

Pencarian

Info Populer

  • SOSIALISASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI PENGADILAN AGAMA MOROTAI TAHUN 2019 MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI WBK DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI WBBM
  • Informasi Seputar Penyelesaian Gugatan Sederhana
  • Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
  • MoU Kerjasama Resmi Ditandatangai, PA Morotai Siap Terima Perkara Secara Online
  • Ini Dia Petunjuk Teknis Pelaksanaan E-Test Ekonomi Syariah Badan Peradilan Agama Tahun 2019
  • HUT KORPRI Ke-47 PA Morotai, Presiden Amanatkan 4 Hal
  • PA Morotai Juara 1 Nasional Lomba Pengelola Data dan E Doc ABS
  • Kultum Ramadhan Series : Nikmat sehat dan Nikmat waktu luang serta golongan orang yang berpuasa

Agenda Kegiatan

  • Upacara Memperingati HUT Mahkamah Agung RI ke 80
  • Upacara Memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI ke 80
  • Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II
  • Tahun Baru Islam
  • Idul Adha 1446 H

Facebook

Waktu Jam Kerja

Senin - Kamis 08.00 - 16.30

Khusus Jum'at 08.00 - 17.00

Hubungi Kami!

0924-2623536

Email Kami!

[email protected]

Aplikasi Online
  • Daftar Perkara Online E-Court
  • Komunikasi Data Nasional
  • SIKEP Mahkamah Agung
  • Sipermari Mahkamah Agung RI
  • Sistem Informasi MARI
  • Sistem Penelusuran Perkara
  • Perpustakaan Digital MA - RI
  • JDIH
Link Pusat
  • Mahkamah Agung RI
  • Badan Peradilan Agama
  • Litbang Diklat Kumdil
  • Badan Peradilan Umum
  • Ditjen Militer & TUN
  • Badan Pengawasan
Link Daerah
  • Pemkab Halmahera Utara
  • Kejaksaan Negeri Halmahera Utara
  • Pengadilan Negeri Tobelo
  • Polres Halmahera Utara
  • Kemenag Halmahera Utara
  • Pemkab Pulau Morotai
Link PA Wilayah PTA
  • Pengadilan Tinggi Agama Malut
  • Pengadilan Agama Ternate
  • Pengadilan Agama Soasio
  • Pengadilan Agama Labuha

Copyright Sub Bagian TI PA Morotai © 2021. Powered By CAHKREATIF.COM

w3 validator w3 validator