PENGADILAN AGAMA MOROTAI DI TOBELO
  • BERANDA
  • PROFIL PENGADILAN
    • VISI & MISI PERADILAN
    • TUGAS POKOK & FUNGSI
    • WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKILAS SEJARAH
    • PEJABAT DAN HAKIM
    • PEJABAT STRUKTURAL
    • AGENDA KEGIATAN PENGADILAN
    • KONTAK KAMI
    • JENIS-JENIS LAYANAN
    • FOTO GEDUNG
  • INFORMASI UMUM
    • SOP PERADILAN
    • PROGRAM KERJA
    • LAPORAN TAHUNAN
  • LAYANAN PUBLIK
    • STANDAR & MAKLUMAT PELAYANAN
    • FASILITAS PUBLIK
    • STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PUBLIK
    • PETUGAS INFORMASI PTSP
    • PELAYANAN INFORMASI
      • PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI
      • HAK PEMOHON INFORMASI
      • PROSEDUR KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI
      • BIAYA INFORMASI
      • CONTOH FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI
      • LAPORAN AKSES INFORMASI
      • PRODUK LAYANAN
      • JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
    • SISTEM PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI (SIWAS)
    • PROSEDUR PENGADUAN
      • PROSEDUR TATA CARA PENGADUAN
      • HAK PELAPOR ADUAN
      • REKAPITULASI PENGADUAN
      • FORMULIR PENGADUAN
      • SYARAT - SYARAT PENGADUAN
      • PENYAMPAIAN PENGADUAN
      • WAKTU PENYELESAIAN
      • PENYELESAIAN PENGADUAN
    • KODE ETIK HAKIM
    • DAFTAR NAMA PEJABAT PENGAWAS
    • HUKUMAN DISIPLIN
    • PENGAWASAN
      • PEDOMAN PENGAWASAN
      • TEMUAN HAWASBID
      • TEMUAN HATIWASDA
      • TEMUAN BAWAS
      • TINDAK LANJUT LAPORAN
      • TINDAK LANJUT PELANGGARAN
      • REKAP PELANGGARAN
    • PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
    • PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT
  • KEPANITERAAN
    • SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
    • LAYANAN e-Court
    • PUTUSAN/PENETAPAN
      • DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      • DIREKTORI SATKER 2018
      • DIREKTORI SATKER 2017
    • PERSYARATAN BERPERKARA
    • PROSEDUR BERPERKARA
      • PERKARA TINGKAT PERTAMA
      • PERKARA TINGKAT BANDING
      • PERKARA TINGKAT KASASI
      • PERKARA TINGKAT PK
    • HAK PENCARI KEADILAN
    • AGENDA SIDANG
      • HAK-HAK POKOK PERSIDANGAN
      • TATA TERTIB PERSIDANGAN
    • LAYANAN MEDIASI
      • HAKIM MEDIATOR
    • STATISTIK PERKARA
    • INFO PERKARA
      • DAFTAR PANGGILAN GHAIB
      • PENCARIAN DETAIL PERKARA
      • REGISTER PERKARA
        • PERDATA GUGATAN
        • PERDATA PERMOHONAN
        • JINAYAH
      • BIAYA PERKARA
        • BIAYA PROSES BERPERKARA
        • BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN
        • CEK RADIUS PERKARA
        • HITUNG OTOMATIS BIAYA PANJAR
        • DELEGASI/TABAYYUN
        • SK RADIUS
        • SK PANJAR KETUA PA
      • PROSES PENANGANAN PERKARA
      • PENGUNAAN BIAYA PERKARA
      • PENGAMBILAN PRODUK PENGADILAN
    • LAPORAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR
    • HAK HAK PARA PIHAK
      • HAK BANTUAN HUKUM
      • KEBERDAAN POSBAKUM
      • BERPERKARA SECARA PRODEO
      • HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
    • GUGATAN SEDERHANA
    • PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN
  • KESEKRETARIATAN
    • PROFIL HAKIM DAN PEGAWAI
    • STATISTIK KEPEGAWAIAN
    • LAPORAN LHKPN
    • LAPORAN LHKASN
    • LAPORAN KEUANGAN & SURAT
      • DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
      • LAPORAN REALISASI ANGGARAN
      • CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
      • NERACA KEUANGAN
      • LAPORAN REALISASI PNBP
      • PERSURATAN
        • INFORMASI SELEKSI PENERIMAAN HAKIM / PEGAWAI
        • ANGGARAN/DIPA
        • SURAT MENYURAT
          • SURAT MASUK
          • SURAT KELUAR
    • ASET & INVENTARIS
      • RINGKASAN ASET & INVENTARIS
      • GAMBAR SARANA & PRASARANA
    • PENGADAAN BARANG & JASA
    • SAKIP
      • RENCANA STRATEGIS PENGADILAN
      • RENCANA KERJA TAHUNAN
      • RENCANA AKSI KINERJA
      • PERJANJIAN KINERJA
      • Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Reviu IKU
      • LAPORAN KINERJA (LKJIP)
      • LAPORAN RKA-KL
      • SPIP
    • UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEKRETARIATAN
    • PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKTARIATAN
    • PETA SITUS
  • PUBLIKASI
    • ARSIP BERITA
    • ARSIP PENGUMUMAN
    • ARSIP MULTIMEDIA
    • ARSIP HASIL PENELITIAN
    • ARSIP SURAT PERJANJIAN PIHAK KETIGA (MoU)
    • REGULASI/ATURAN
      • PERUNDANG-UNDANGAN
      • PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
      • SURAT EDARAN MARI
      • FATWA MAHKAMAH AGUNG
      • PERTIMBANGAN DAN NASEHAT
      • HASIL RAKERNAS
      • INFORMASI DAN KEBIJAKAN
      • PENGELOLAAN ORGANISASI
    • ARSIP ARTIKEL
    • LAPORAN SURVEY KEPUASAAN MASYRAKAT
  • INFORMASI LAINNYA
    • STATISTIK KUNJUNGAN WEBSITE
    • TAUTAN TERKAIT
    • UCAPAN SELAMAT/DUKA CITA
    • TAUTAN SITUS SOSIAL MEDIA
      • YouTube
      • Instagram
      • Facebook
      • WhatsApp Pelayanan Informasi
  • BERANDA
  • PROFIL PENGADILAN
    • VISI & MISI PERADILAN
    • TUGAS POKOK & FUNGSI
    • WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKILAS SEJARAH
    • PEJABAT DAN HAKIM
    • PEJABAT STRUKTURAL
    • AGENDA KEGIATAN PENGADILAN
    • KONTAK KAMI
    • JENIS-JENIS LAYANAN
    • FOTO GEDUNG
  • INFORMASI UMUM
    • SOP PERADILAN
    • PROGRAM KERJA
    • LAPORAN TAHUNAN
  • LAYANAN PUBLIK
    • STANDAR & MAKLUMAT PELAYANAN
    • FASILITAS PUBLIK
    • STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PUBLIK
    • PETUGAS INFORMASI PTSP
    • PELAYANAN INFORMASI
      • PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI
      • HAK PEMOHON INFORMASI
      • PROSEDUR KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI
      • BIAYA INFORMASI
      • CONTOH FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI
      • LAPORAN AKSES INFORMASI
      • PRODUK LAYANAN
      • JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
    • SISTEM PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI (SIWAS)
    • PROSEDUR PENGADUAN
      • PROSEDUR TATA CARA PENGADUAN
      • HAK PELAPOR ADUAN
      • REKAPITULASI PENGADUAN
      • FORMULIR PENGADUAN
      • SYARAT - SYARAT PENGADUAN
      • PENYAMPAIAN PENGADUAN
      • WAKTU PENYELESAIAN
      • PENYELESAIAN PENGADUAN
    • KODE ETIK HAKIM
    • DAFTAR NAMA PEJABAT PENGAWAS
    • HUKUMAN DISIPLIN
    • PENGAWASAN
      • PEDOMAN PENGAWASAN
      • TEMUAN HAWASBID
      • TEMUAN HATIWASDA
      • TEMUAN BAWAS
      • TINDAK LANJUT LAPORAN
      • TINDAK LANJUT PELANGGARAN
      • REKAP PELANGGARAN
    • PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
    • PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT
  • KEPANITERAAN
    • SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
    • LAYANAN e-Court
    • PUTUSAN/PENETAPAN
      • DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      • DIREKTORI SATKER 2018
      • DIREKTORI SATKER 2017
    • PERSYARATAN BERPERKARA
    • PROSEDUR BERPERKARA
      • PERKARA TINGKAT PERTAMA
      • PERKARA TINGKAT BANDING
      • PERKARA TINGKAT KASASI
      • PERKARA TINGKAT PK
    • HAK PENCARI KEADILAN
    • AGENDA SIDANG
      • HAK-HAK POKOK PERSIDANGAN
      • TATA TERTIB PERSIDANGAN
    • LAYANAN MEDIASI
      • HAKIM MEDIATOR
    • STATISTIK PERKARA
    • INFO PERKARA
      • DAFTAR PANGGILAN GHAIB
      • PENCARIAN DETAIL PERKARA
      • REGISTER PERKARA
        • PERDATA GUGATAN
        • PERDATA PERMOHONAN
        • JINAYAH
      • BIAYA PERKARA
        • BIAYA PROSES BERPERKARA
        • BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN
        • CEK RADIUS PERKARA
        • HITUNG OTOMATIS BIAYA PANJAR
        • DELEGASI/TABAYYUN
        • SK RADIUS
        • SK PANJAR KETUA PA
      • PROSES PENANGANAN PERKARA
      • PENGUNAAN BIAYA PERKARA
      • PENGAMBILAN PRODUK PENGADILAN
    • LAPORAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR
    • HAK HAK PARA PIHAK
      • HAK BANTUAN HUKUM
      • KEBERDAAN POSBAKUM
      • BERPERKARA SECARA PRODEO
      • HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
    • GUGATAN SEDERHANA
    • PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN
  • KESEKRETARIATAN
    • PROFIL HAKIM DAN PEGAWAI
    • STATISTIK KEPEGAWAIAN
    • LAPORAN LHKPN
    • LAPORAN LHKASN
    • LAPORAN KEUANGAN & SURAT
      • DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
      • LAPORAN REALISASI ANGGARAN
      • CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
      • NERACA KEUANGAN
      • LAPORAN REALISASI PNBP
      • PERSURATAN
        • INFORMASI SELEKSI PENERIMAAN HAKIM / PEGAWAI
        • ANGGARAN/DIPA
        • SURAT MENYURAT
          • SURAT MASUK
          • SURAT KELUAR
    • ASET & INVENTARIS
      • RINGKASAN ASET & INVENTARIS
      • GAMBAR SARANA & PRASARANA
    • PENGADAAN BARANG & JASA
    • SAKIP
      • RENCANA STRATEGIS PENGADILAN
      • RENCANA KERJA TAHUNAN
      • RENCANA AKSI KINERJA
      • PERJANJIAN KINERJA
      • Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Reviu IKU
      • LAPORAN KINERJA (LKJIP)
      • LAPORAN RKA-KL
      • SPIP
    • UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEKRETARIATAN
    • PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKTARIATAN
    • PETA SITUS
  • PUBLIKASI
    • ARSIP BERITA
    • ARSIP PENGUMUMAN
    • ARSIP MULTIMEDIA
    • ARSIP HASIL PENELITIAN
    • ARSIP SURAT PERJANJIAN PIHAK KETIGA (MoU)
    • REGULASI/ATURAN
      • PERUNDANG-UNDANGAN
      • PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
      • SURAT EDARAN MARI
      • FATWA MAHKAMAH AGUNG
      • PERTIMBANGAN DAN NASEHAT
      • HASIL RAKERNAS
      • INFORMASI DAN KEBIJAKAN
      • PENGELOLAAN ORGANISASI
    • ARSIP ARTIKEL
    • LAPORAN SURVEY KEPUASAAN MASYRAKAT
  • INFORMASI LAINNYA
    • STATISTIK KUNJUNGAN WEBSITE
    • TAUTAN TERKAIT
    • UCAPAN SELAMAT/DUKA CITA
    • TAUTAN SITUS SOSIAL MEDIA
      • YouTube
      • Instagram
      • Facebook
      • WhatsApp Pelayanan Informasi
  • Beranda
  • Halaman
  • Tata Tertib di Pengadilan

Tata Tertib di Pengadilan

 

A. TATA TERTIB UMUM

 

Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan :

 

 

 

  1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim.
  2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana.
  3. Mengenakan pakaian yang sopanBerbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas.
  4. Memanggil seorang hakim dengan sebutan “Yang Mulia” dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan “Penasihat Hukum”.

 

 

 

 

Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang:

 

 

 

  1. Senjata api.
  2. Benda tajam.
  3. Bahan peledak.
  4. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang

 

 

Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana.

 

 

 

  1. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang.
  2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan
  3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang.
  4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan.
  5. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang
  6. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan
  7. Membuang sampah pada tempatnya.
  8. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan.
  9. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun video recorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim

 

 

Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang perkara, tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang perkara tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

  1. Wajib menghormati institusi Pengadilan seperti yang telah disebutkan diatas.
  2. Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan diatas.
  3. Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung.
  4. Dilarang berbicara memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan.
  5. Dilarang memberikan komentar/saran/tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa ijin Majelis Hakim.
  6. Dilarang berbicara keras diluar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan.
  7. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan.
  8. Pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang persidangan harus meminta ijin kepada Majelis Hakim

 

 

Terdapat beberapa tambahan tata tertib yang harus diikuti dalam persidangan pidana, yaitu:

 

 

 

  1. Bila anda adalah saksi atau terdakwa yang tidak ditahan, diharapkan datang 15 menit sebelum jadwal yang sudah ditentukan.
  2. Para pihak diwajibkan untuk melaporkan kehadirannya kepada Panitera Pengganti dan pada Jaksa yang menangani perkara tersebut
  3. Sebelum dimulainya sidang pengadilan, panitera, Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum dan pengunjung yang hadir haruslah sudah duduk di tempatnya masing-masing. Semua orang harus berdiri ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang.
  4. Para saksi dipanggil satu demi satu untuk memasuki ruang sidang, yang diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim, sesudah mendengarkan masukan dari pihak Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau Penasihat Hukum dari terdakwa. Sesudah seorang saksi memberikan kesaksian, yang bersangkutan diwajibkan untuk duduk di area pengunjung dan mendengarkan keterangan dari para saksi yang lain. Seorang saksi sidang dapat meninggalkan ruang sidang sesudah mendapatkan ijin dari Ketua Majelis Hakim, kecuali bila Jaksa Penuntut Umum atau terdakwa atau Penasihat Hukum terdakwa menginginkan saksi tersebut untuk tetap berada di ruang sidang.

 

 

B. TATA TERTIB PERSIDANGAN

 

 

 

  1. Pada saat Majelis Hakim Memasuki dan Meninggalkan Ruang Sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati.
    Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib ditempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang.
  2. Pengunjung sidang dilarang makan, nimum, merokok, membaca Koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang (HP agar dimatikan/ tidak menelpon atau menerima telepon via HP).Dalam Ruang Sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan.
  3. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di Panitera Muda Pidana;
    Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan, wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
  4. Tanpa Surat Perintah, Petugas Keamanan Pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan Penggeledahan Badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
  5. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Hakim Ketua Sidang.
  6. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat Pengadilan dan tidak mentaati Tata Tertib Persidangan, dan setelah Hakim Ketua Sidang memberi peringatan, masih tetap melanggar Tata Tertib tersebut, maka atas perintah Hakim Ketua Sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan Penuntutan terhadap pelakunya.

 

 

 (Informasi disarikan dari KUHAP dan SEMA)

 

Pencarian

Info Populer

  • SOSIALISASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI PENGADILAN AGAMA MOROTAI TAHUN 2019 MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI WBK DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI WBBM
  • Informasi Seputar Penyelesaian Gugatan Sederhana
  • Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
  • MoU Kerjasama Resmi Ditandatangai, PA Morotai Siap Terima Perkara Secara Online
  • Ini Dia Petunjuk Teknis Pelaksanaan E-Test Ekonomi Syariah Badan Peradilan Agama Tahun 2019
  • HUT KORPRI Ke-47 PA Morotai, Presiden Amanatkan 4 Hal
  • PA Morotai Juara 1 Nasional Lomba Pengelola Data dan E Doc ABS
  • Kultum Ramadhan Series : Nikmat sehat dan Nikmat waktu luang serta golongan orang yang berpuasa

Agenda Kegiatan

  • Upacara Memperingati HUT Mahkamah Agung RI ke 80
  • Upacara Memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI ke 80
  • Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II
  • Tahun Baru Islam
  • Idul Adha 1446 H

Facebook

Waktu Jam Kerja

Senin - Kamis 08.00 - 16.30

Khusus Jum'at 08.00 - 17.00

Hubungi Kami!

0924-2623536

Email Kami!

pamorotai@gmail.com

Aplikasi Online
  • Daftar Perkara Online E-Court
  • Komunikasi Data Nasional
  • SIKEP Mahkamah Agung
  • Sipermari Mahkamah Agung RI
  • Sistem Informasi MARI
  • Sistem Penelusuran Perkara
  • Perpustakaan Digital MA - RI
  • JDIH
Link Pusat
  • Mahkamah Agung RI
  • Badan Peradilan Agama
  • Litbang Diklat Kumdil
  • Badan Peradilan Umum
  • Ditjen Militer & TUN
  • Badan Pengawasan
Link Daerah
  • Pemkab Halmahera Utara
  • Kejaksaan Negeri Halmahera Utara
  • Pengadilan Negeri Tobelo
  • Polres Halmahera Utara
  • Kemenag Halmahera Utara
  • Pemkab Pulau Morotai
Link PA Wilayah PTA
  • Pengadilan Tinggi Agama Malut
  • Pengadilan Agama Ternate
  • Pengadilan Agama Soasio
  • Pengadilan Agama Labuha

Copyright Sub Bagian TI PA Morotai © 2021. Powered By CAHKREATIF.COM

w3 validator w3 validator