PENGADILAN AGAMA MOROTAI DI TOBELO
  • HOME
  • PROFIL & PELAYANAN
    • PROFIL PENGADILAN
      • SEKILAS SEJARAH
      • TUGAS POKOK & FUNGSI
      • YURISDIKSI PENGADILAN
      • STRUKTUR ORGANISASI
      • KONTAK KAMI
      • PEJABAT DAN HAKIM
      • PEJABAT STRUKTURAL
      • LHKPN
      • LHKASN
      • VISI & MISI
      • JENIS-JENIS LAYANAN
      • FOTO GEDUNG
    • PROSEDUR BERPERKARA
      • PERSYARATAN BERPERKARA
      • PERKARA TINGKAT PERTAMA
      • PERKARA TINGKAT BANDING
      • PERKARA TINGKAT KASASI
      • PERKARA TINGKAT PK
      • PENGAMBILAN PRODUK PENGADILAN
      • GUGATAN SEDERHANA
    • LAYANAN MEDIASI
    • HAKIM MEDIATOR
    • BIAYA PERKARA
      • CEK RADIUS PERKARA
      • SK RADIUS
      • SK PANJAR KETUA PA
      • BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN
      • HITUNG OTOMATIS BIAYA
    • AGENDA SIDANG
    • TATA TERTIB PERSIDANGAN
    • FASILITAS PUBLIK
    • ARSIP MULTIMEDIA
  • INFO & HAK MASYARAKAT
    • HAK HAK PARA PIHAK
      • HAK BANTUAN HUKUM
      • KEBERDAAN POSBAKUM
      • BERPERKARA SECARA PRODEO
      • HAK PENCARI KEADILAN
      • HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
      • HAK-HAK POKOK PERSIDANGAN
    • PROSEDUR PENGADUAN
      • FORMULIR PENGADUAN
      • SYARAT - SYARAT PENGADUAN
      • TATA CARA PENGADUAN
      • PENYAMPAIAN PENGADUAN
      • WAKTU PENYELESAIAN
      • PENYELESAIAN PENGADUAN
      • REKAPITULASI PENGADUAN
    • HAK PELAPOR ADUAN
    • PELAYANAN INFORMASI
      • HAK PEMOHON INFORMASI
      • PROSEDUR PERMOHONAN
      • PRODUK LAYANAN
      • JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
      • TATA CARA KEBERATAN
      • PETUGAS INFORMASI
    • BIAYA SALINAN INFORMASI
  • AKSES INFORMASI
  • KINERJA
    • PROGRAM KERJA
    • LAPORAN REALISASI DIPA
      • DIPA 01
      • DIPA 04
    • LAPORAN RKA-KL
    • LAPORAN TAHUNAN
    • SAKIP
      • LAPORAN KINERJA (LKJIP)
      • RENCANA AKSI KINERJA
      • PERJANJIAN KINERJA
      • RENCANA KERJA TAHUNAN
      • RENCANA STRATEGIS PENGADILAN
      • Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Reviu IKU
    • LAPORAN KEUANGAN (CALK)
    • NERACA KEUANGAN
    • LAPORAN REALISASI PNBP
    • ASET & INVENTARIS
      • RINGKASAN ASET & INVENTARIS
      • GAMBAR SARPRAS
    • PENGADAAN BARANG & JASA
    • SPIP
    • LAPORAN SURVEY KEPUASAAN MASYRAKAT
  • INFO PERKARA
    • PENCARIAN DETAIL PERKARA
    • DAFTAR PANGGILAN GHAIB
    • PUTUSAN/PENETAPAN
      • DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      • DIREKTORI SATKER 2018
      • DIREKTORI SATKER 2017
    • REGISTER PERKARA
      • PERDATA GUGATAN
      • PERDATA PERMOHONAN
      • JINAYAH
    • STATISTIK PERKARA
      • STATISTIK PERKARA 2017
      • STATISTIK PERKARA 2018
      • STATISTIK PERKARA 2019
      • STATISTIK PERKARA 2020
    • PROSES PENANGANAN PERKARA
    • PENGUNAAN BIAYA PERKARA
    • PENGEMBALIAN SISA PANJAR
  • PENGAWASAN
    • PEDOMAN PENGAWASAN
    • TEMUAN HAWASBID
    • TEMUAN HATIWASDA
    • TEMUAN BAWAS
    • TINDAK LANJUT LAPORAN
    • TINDAK LANJUT PELANGGARAN
    • REKAP PELANGGARAN
    • HUKUMAN DISIPLIN MARI
    • PUTUSAN MKH
    • KODE ETIK
    • PEJABAT PENGAWAS
  • PERATURAN
    • PERUNDANG-UNDANGAN
    • PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
    • SURAT EDARAN MARI
    • FATWA MAHKAMAH AGUNG
    • PERTIMBANGAN DAN NASEHAT
    • HASIL RAKERNAS
    • INFORMASI DAN KEBIJAKAN
    • PENGELOLAAN ORGANISASI
    • ARTIKEL / TULISAN
  • INFORMASI LAINNYA
    • UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEKRETARIATAN
    • SOP SATKER
      • S O P KEPANITERAAN
      • S O P KESEKRETARIATAN
    • STANDAR PELAYANAN
    • MAKLUMAT PELAYANAN
    • PROFIL HAKIM DAN PEGAWAI
    • STATISTIK KEPEGAWAIAN
    • INFORMASI SELEKSI PENERIMAAN HAKIM / PEGAWAI
    • ANGGARAN/DIPA
    • SURAT MENYURAT
      • SURAT MASUK
      • SURAT KELUAR
    • PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT
    • AGENDA KERJA PENGADILAN
    • PETA SITUS
  • HOME
  • PROFIL & PELAYANAN
    • PROFIL PENGADILAN
      • SEKILAS SEJARAH
      • TUGAS POKOK & FUNGSI
      • YURISDIKSI PENGADILAN
      • STRUKTUR ORGANISASI
      • KONTAK KAMI
      • PEJABAT DAN HAKIM
      • PEJABAT STRUKTURAL
      • LHKPN
      • LHKASN
      • VISI & MISI
      • JENIS-JENIS LAYANAN
      • FOTO GEDUNG
    • PROSEDUR BERPERKARA
      • PERSYARATAN BERPERKARA
      • PERKARA TINGKAT PERTAMA
      • PERKARA TINGKAT BANDING
      • PERKARA TINGKAT KASASI
      • PERKARA TINGKAT PK
      • PENGAMBILAN PRODUK PENGADILAN
      • GUGATAN SEDERHANA
    • LAYANAN MEDIASI
    • HAKIM MEDIATOR
    • BIAYA PERKARA
      • CEK RADIUS PERKARA
      • SK RADIUS
      • SK PANJAR KETUA PA
      • BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN
      • HITUNG OTOMATIS BIAYA
    • AGENDA SIDANG
    • TATA TERTIB PERSIDANGAN
    • FASILITAS PUBLIK
    • ARSIP MULTIMEDIA
  • INFO & HAK MASYARAKAT
    • HAK HAK PARA PIHAK
      • HAK BANTUAN HUKUM
      • KEBERDAAN POSBAKUM
      • BERPERKARA SECARA PRODEO
      • HAK PENCARI KEADILAN
      • HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
      • HAK-HAK POKOK PERSIDANGAN
    • PROSEDUR PENGADUAN
      • FORMULIR PENGADUAN
      • SYARAT - SYARAT PENGADUAN
      • TATA CARA PENGADUAN
      • PENYAMPAIAN PENGADUAN
      • WAKTU PENYELESAIAN
      • PENYELESAIAN PENGADUAN
      • REKAPITULASI PENGADUAN
    • HAK PELAPOR ADUAN
    • PELAYANAN INFORMASI
      • HAK PEMOHON INFORMASI
      • PROSEDUR PERMOHONAN
      • PRODUK LAYANAN
      • JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
      • TATA CARA KEBERATAN
      • PETUGAS INFORMASI
    • BIAYA SALINAN INFORMASI
  • AKSES INFORMASI
  • KINERJA
    • PROGRAM KERJA
    • LAPORAN REALISASI DIPA
      • DIPA 01
      • DIPA 04
    • LAPORAN RKA-KL
    • LAPORAN TAHUNAN
    • SAKIP
      • LAPORAN KINERJA (LKJIP)
      • RENCANA AKSI KINERJA
      • PERJANJIAN KINERJA
      • RENCANA KERJA TAHUNAN
      • RENCANA STRATEGIS PENGADILAN
      • Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Reviu IKU
    • LAPORAN KEUANGAN (CALK)
    • NERACA KEUANGAN
    • LAPORAN REALISASI PNBP
    • ASET & INVENTARIS
      • RINGKASAN ASET & INVENTARIS
      • GAMBAR SARPRAS
    • PENGADAAN BARANG & JASA
    • SPIP
    • LAPORAN SURVEY KEPUASAAN MASYRAKAT
  • INFO PERKARA
    • PENCARIAN DETAIL PERKARA
    • DAFTAR PANGGILAN GHAIB
    • PUTUSAN/PENETAPAN
      • DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      • DIREKTORI SATKER 2018
      • DIREKTORI SATKER 2017
    • REGISTER PERKARA
      • PERDATA GUGATAN
      • PERDATA PERMOHONAN
      • JINAYAH
    • STATISTIK PERKARA
      • STATISTIK PERKARA 2017
      • STATISTIK PERKARA 2018
      • STATISTIK PERKARA 2019
      • STATISTIK PERKARA 2020
    • PROSES PENANGANAN PERKARA
    • PENGUNAAN BIAYA PERKARA
    • PENGEMBALIAN SISA PANJAR
  • PENGAWASAN
    • PEDOMAN PENGAWASAN
    • TEMUAN HAWASBID
    • TEMUAN HATIWASDA
    • TEMUAN BAWAS
    • TINDAK LANJUT LAPORAN
    • TINDAK LANJUT PELANGGARAN
    • REKAP PELANGGARAN
    • HUKUMAN DISIPLIN MARI
    • PUTUSAN MKH
    • KODE ETIK
    • PEJABAT PENGAWAS
  • PERATURAN
    • PERUNDANG-UNDANGAN
    • PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
    • SURAT EDARAN MARI
    • FATWA MAHKAMAH AGUNG
    • PERTIMBANGAN DAN NASEHAT
    • HASIL RAKERNAS
    • INFORMASI DAN KEBIJAKAN
    • PENGELOLAAN ORGANISASI
    • ARTIKEL / TULISAN
  • INFORMASI LAINNYA
    • UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEKRETARIATAN
    • SOP SATKER
      • S O P KEPANITERAAN
      • S O P KESEKRETARIATAN
    • STANDAR PELAYANAN
    • MAKLUMAT PELAYANAN
    • PROFIL HAKIM DAN PEGAWAI
    • STATISTIK KEPEGAWAIAN
    • INFORMASI SELEKSI PENERIMAAN HAKIM / PEGAWAI
    • ANGGARAN/DIPA
    • SURAT MENYURAT
      • SURAT MASUK
      • SURAT KELUAR
    • PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT
    • AGENDA KERJA PENGADILAN
    • PETA SITUS
  • Beranda
  • Halaman
  • Prosedur Gugatan Sederhana

Prosedur Gugatan Sederhana

Prosedur Gugatan Sederhana

Gugatan Sederhana atau Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materiil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 200 juta. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materiil tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum.

Perma No 2 tahun 2015 diterbitkan bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Terbitnya Perma ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di MA dan diadopsi dari sistem peradilan small claim court yang salah satunya diterapkan di London, Inggris.

Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara:

1. cedera janji dan/atau

2. perbuatan melawan hukum

dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta.

Perkara yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

  1. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
  2. sengketa hak atas tanah.

Syarat gugatan sederhana berdasarkan Pasal 4 Perma No 2 tahun 2015 adalah sebagai berikut:

(1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

(2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.

(3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

(4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Dalam perkara Gugatan Sederhana tidak wajib diwakili kuasa hukum atau advokat seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (penggugat dan tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Perma Gugatan Sederhana tidak melarang menggunakan jasa advokat. Dalam Pasal 4 ayat (4) Perma 2/2015 ada frasa “dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Jadi, para pihak boleh pakai jasa advokat atau tidak. Tetapi, kalau penggugat/tergugatnya pakai jasa advokat bisa rugi karena dikhawatirkan nilai gugatannya tidak sebanding dengan biaya jasa advokat yang dikeluarkan.

Berikut adalah tahapan penyelesaian gugatan sederhana:

  1. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
  2. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:
    • a. pendaftaran;
    • b. pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
    • c. penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
    • d. pemeriksaan pendahuluan;
    • e. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
    • f. pemeriksaan sidang dan perdamaian;
    • g. pembuktian; dan
    • h. putusan.
  3. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

Merujuk pada isi Perma No 2 tahun 2015, maka Pemeriksaan Pendahuluan menjadi tahapan paling krusial karena di tahap ini, hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana. Di dalam Pemeriksaan Pendahuluan, apabila dalam pemeriksaan Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.

Terkait putusan akhir gugatan sederhana, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Di dalam Perma No 2 tahun 2015 disebutkan bahwa hakim wajib untuk berperan aktif dalam:

a. memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;

b. mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

c. menuntun para pihak dalam pembuktian; dan

d. menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

UNTUK LEBIH LENGKAPNYA, SILAHKAN DOWNLOAD DIBAWAH INI:

1. Buku Saku Gugatan Sederhana >>>>>>>>>>

2. Alur Gugatan Sederhana >>>>>>>>>>

Pencarian

Info Populer

  • SOSIALISASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI PENGADILAN AGAMA MOROTAI TAHUN 2019 MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI WBK DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI WBBM
  • Informasi Seputar Penyelesaian Gugatan Sederhana
  • Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
  • MoU Kerjasama Resmi Ditandatangai, PA Morotai Siap Terima Perkara Secara Online
  • Ini Dia Petunjuk Teknis Pelaksanaan E-Test Ekonomi Syariah Badan Peradilan Agama Tahun 2019
  • HUT KORPRI Ke-47 PA Morotai, Presiden Amanatkan 4 Hal
  • PA Morotai Juara 1 Nasional Lomba Pengelola Data dan E Doc ABS
  • Kultum Ramadhan Series : Nikmat sehat dan Nikmat waktu luang serta golongan orang yang berpuasa

Agenda Kegiatan

  • Upacara Memperingati HUT Mahkamah Agung RI ke 80
  • Upacara Memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI ke 80
  • Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II
  • Tahun Baru Islam
  • Idul Adha 1446 H

Facebook

Waktu Jam Kerja

Senin - Kamis 08.00 - 16.30

Khusus Jum'at 08.00 - 17.00

Hubungi Kami!

0924-2623536

Email Kami!

[email protected]

Aplikasi Online
  • Daftar Perkara Online E-Court
  • Komunikasi Data Nasional
  • SIKEP Mahkamah Agung
  • Sipermari Mahkamah Agung RI
  • Sistem Informasi MARI
  • Sistem Penelusuran Perkara
  • Perpustakaan Digital MA - RI
  • JDIH
Link Pusat
  • Mahkamah Agung RI
  • Badan Peradilan Agama
  • Litbang Diklat Kumdil
  • Badan Peradilan Umum
  • Ditjen Militer & TUN
  • Badan Pengawasan
Link Daerah
  • Pemkab Halmahera Utara
  • Kejaksaan Negeri Halmahera Utara
  • Pengadilan Negeri Tobelo
  • Polres Halmahera Utara
  • Kemenag Halmahera Utara
  • Pemkab Pulau Morotai
Link PA Wilayah PTA
  • Pengadilan Tinggi Agama Malut
  • Pengadilan Agama Ternate
  • Pengadilan Agama Soasio
  • Pengadilan Agama Labuha

Copyright Sub Bagian TI PA Morotai © 2021. Powered By CAHKREATIF.COM

w3 validator w3 validator