PENGADILAN AGAMA MOROTAI DI TOBELO
  • HOME
  • PROFIL & PELAYANAN
    • PROFIL PENGADILAN
      • SEKILAS SEJARAH
      • TUGAS POKOK & FUNGSI
      • YURISDIKSI PENGADILAN
      • STRUKTUR ORGANISASI
      • KONTAK KAMI
      • PEJABAT DAN HAKIM
      • PEJABAT STRUKTURAL
      • LHKPN
      • LHKASN
      • VISI & MISI
      • JENIS-JENIS LAYANAN
      • FOTO GEDUNG
    • PROSEDUR BERPERKARA
      • PERSYARATAN BERPERKARA
      • PERKARA TINGKAT PERTAMA
      • PERKARA TINGKAT BANDING
      • PERKARA TINGKAT KASASI
      • PERKARA TINGKAT PK
      • PENGAMBILAN PRODUK PENGADILAN
      • GUGATAN SEDERHANA
    • LAYANAN MEDIASI
    • HAKIM MEDIATOR
    • BIAYA PERKARA
      • CEK RADIUS PERKARA
      • SK RADIUS
      • SK PANJAR KETUA PA
      • BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN
      • HITUNG OTOMATIS BIAYA
    • AGENDA SIDANG
    • TATA TERTIB PERSIDANGAN
    • FASILITAS PUBLIK
    • ARSIP MULTIMEDIA
  • INFO & HAK MASYARAKAT
    • HAK HAK PARA PIHAK
      • HAK BANTUAN HUKUM
      • KEBERDAAN POSBAKUM
      • BERPERKARA SECARA PRODEO
      • HAK PENCARI KEADILAN
      • HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
      • HAK-HAK POKOK PERSIDANGAN
    • PROSEDUR PENGADUAN
      • FORMULIR PENGADUAN
      • SYARAT - SYARAT PENGADUAN
      • TATA CARA PENGADUAN
      • PENYAMPAIAN PENGADUAN
      • WAKTU PENYELESAIAN
      • PENYELESAIAN PENGADUAN
      • REKAPITULASI PENGADUAN
    • HAK PELAPOR ADUAN
    • PELAYANAN INFORMASI
      • HAK PEMOHON INFORMASI
      • PROSEDUR PERMOHONAN
      • PRODUK LAYANAN
      • JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
      • TATA CARA KEBERATAN
      • PETUGAS INFORMASI
    • BIAYA SALINAN INFORMASI
  • AKSES INFORMASI
  • KINERJA
    • PROGRAM KERJA
    • LAPORAN REALISASI DIPA
      • DIPA 01
      • DIPA 04
    • LAPORAN RKA-KL
    • LAPORAN TAHUNAN
    • SAKIP
      • LAPORAN KINERJA (LKJIP)
      • RENCANA AKSI KINERJA
      • PERJANJIAN KINERJA
      • RENCANA KERJA TAHUNAN
      • RENCANA STRATEGIS PENGADILAN
      • Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Reviu IKU
    • LAPORAN KEUANGAN (CALK)
    • NERACA KEUANGAN
    • LAPORAN REALISASI PNBP
    • ASET & INVENTARIS
      • RINGKASAN ASET & INVENTARIS
      • GAMBAR SARPRAS
    • PENGADAAN BARANG & JASA
    • SPIP
    • LAPORAN SURVEY KEPUASAAN MASYRAKAT
  • INFO PERKARA
    • PENCARIAN DETAIL PERKARA
    • DAFTAR PANGGILAN GHAIB
    • PUTUSAN/PENETAPAN
      • DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      • DIREKTORI SATKER 2018
      • DIREKTORI SATKER 2017
    • REGISTER PERKARA
      • PERDATA GUGATAN
      • PERDATA PERMOHONAN
      • JINAYAH
    • STATISTIK PERKARA
      • STATISTIK PERKARA 2017
      • STATISTIK PERKARA 2018
      • STATISTIK PERKARA 2019
      • STATISTIK PERKARA 2020
    • PROSES PENANGANAN PERKARA
    • PENGUNAAN BIAYA PERKARA
    • PENGEMBALIAN SISA PANJAR
  • PENGAWASAN
    • PEDOMAN PENGAWASAN
    • TEMUAN HAWASBID
    • TEMUAN HATIWASDA
    • TEMUAN BAWAS
    • TINDAK LANJUT LAPORAN
    • TINDAK LANJUT PELANGGARAN
    • REKAP PELANGGARAN
    • HUKUMAN DISIPLIN MARI
    • PUTUSAN MKH
    • KODE ETIK
    • PEJABAT PENGAWAS
  • PERATURAN
    • PERUNDANG-UNDANGAN
    • PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
    • SURAT EDARAN MARI
    • FATWA MAHKAMAH AGUNG
    • PERTIMBANGAN DAN NASEHAT
    • HASIL RAKERNAS
    • INFORMASI DAN KEBIJAKAN
    • PENGELOLAAN ORGANISASI
    • ARTIKEL / TULISAN
  • INFORMASI LAINNYA
    • UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEKRETARIATAN
    • SOP SATKER
      • S O P KEPANITERAAN
      • S O P KESEKRETARIATAN
    • STANDAR PELAYANAN
    • MAKLUMAT PELAYANAN
    • PROFIL HAKIM DAN PEGAWAI
    • STATISTIK KEPEGAWAIAN
    • INFORMASI SELEKSI PENERIMAAN HAKIM / PEGAWAI
    • ANGGARAN/DIPA
    • SURAT MENYURAT
      • SURAT MASUK
      • SURAT KELUAR
    • PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT
    • AGENDA KERJA PENGADILAN
    • PETA SITUS
  • HOME
  • PROFIL & PELAYANAN
    • PROFIL PENGADILAN
      • SEKILAS SEJARAH
      • TUGAS POKOK & FUNGSI
      • YURISDIKSI PENGADILAN
      • STRUKTUR ORGANISASI
      • KONTAK KAMI
      • PEJABAT DAN HAKIM
      • PEJABAT STRUKTURAL
      • LHKPN
      • LHKASN
      • VISI & MISI
      • JENIS-JENIS LAYANAN
      • FOTO GEDUNG
    • PROSEDUR BERPERKARA
      • PERSYARATAN BERPERKARA
      • PERKARA TINGKAT PERTAMA
      • PERKARA TINGKAT BANDING
      • PERKARA TINGKAT KASASI
      • PERKARA TINGKAT PK
      • PENGAMBILAN PRODUK PENGADILAN
      • GUGATAN SEDERHANA
    • LAYANAN MEDIASI
    • HAKIM MEDIATOR
    • BIAYA PERKARA
      • CEK RADIUS PERKARA
      • SK RADIUS
      • SK PANJAR KETUA PA
      • BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN
      • HITUNG OTOMATIS BIAYA
    • AGENDA SIDANG
    • TATA TERTIB PERSIDANGAN
    • FASILITAS PUBLIK
    • ARSIP MULTIMEDIA
  • INFO & HAK MASYARAKAT
    • HAK HAK PARA PIHAK
      • HAK BANTUAN HUKUM
      • KEBERDAAN POSBAKUM
      • BERPERKARA SECARA PRODEO
      • HAK PENCARI KEADILAN
      • HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
      • HAK-HAK POKOK PERSIDANGAN
    • PROSEDUR PENGADUAN
      • FORMULIR PENGADUAN
      • SYARAT - SYARAT PENGADUAN
      • TATA CARA PENGADUAN
      • PENYAMPAIAN PENGADUAN
      • WAKTU PENYELESAIAN
      • PENYELESAIAN PENGADUAN
      • REKAPITULASI PENGADUAN
    • HAK PELAPOR ADUAN
    • PELAYANAN INFORMASI
      • HAK PEMOHON INFORMASI
      • PROSEDUR PERMOHONAN
      • PRODUK LAYANAN
      • JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
      • TATA CARA KEBERATAN
      • PETUGAS INFORMASI
    • BIAYA SALINAN INFORMASI
  • AKSES INFORMASI
  • KINERJA
    • PROGRAM KERJA
    • LAPORAN REALISASI DIPA
      • DIPA 01
      • DIPA 04
    • LAPORAN RKA-KL
    • LAPORAN TAHUNAN
    • SAKIP
      • LAPORAN KINERJA (LKJIP)
      • RENCANA AKSI KINERJA
      • PERJANJIAN KINERJA
      • RENCANA KERJA TAHUNAN
      • RENCANA STRATEGIS PENGADILAN
      • Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Reviu IKU
    • LAPORAN KEUANGAN (CALK)
    • NERACA KEUANGAN
    • LAPORAN REALISASI PNBP
    • ASET & INVENTARIS
      • RINGKASAN ASET & INVENTARIS
      • GAMBAR SARPRAS
    • PENGADAAN BARANG & JASA
    • SPIP
    • LAPORAN SURVEY KEPUASAAN MASYRAKAT
  • INFO PERKARA
    • PENCARIAN DETAIL PERKARA
    • DAFTAR PANGGILAN GHAIB
    • PUTUSAN/PENETAPAN
      • DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      • DIREKTORI SATKER 2018
      • DIREKTORI SATKER 2017
    • REGISTER PERKARA
      • PERDATA GUGATAN
      • PERDATA PERMOHONAN
      • JINAYAH
    • STATISTIK PERKARA
      • STATISTIK PERKARA 2017
      • STATISTIK PERKARA 2018
      • STATISTIK PERKARA 2019
      • STATISTIK PERKARA 2020
    • PROSES PENANGANAN PERKARA
    • PENGUNAAN BIAYA PERKARA
    • PENGEMBALIAN SISA PANJAR
  • PENGAWASAN
    • PEDOMAN PENGAWASAN
    • TEMUAN HAWASBID
    • TEMUAN HATIWASDA
    • TEMUAN BAWAS
    • TINDAK LANJUT LAPORAN
    • TINDAK LANJUT PELANGGARAN
    • REKAP PELANGGARAN
    • HUKUMAN DISIPLIN MARI
    • PUTUSAN MKH
    • KODE ETIK
    • PEJABAT PENGAWAS
  • PERATURAN
    • PERUNDANG-UNDANGAN
    • PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
    • SURAT EDARAN MARI
    • FATWA MAHKAMAH AGUNG
    • PERTIMBANGAN DAN NASEHAT
    • HASIL RAKERNAS
    • INFORMASI DAN KEBIJAKAN
    • PENGELOLAAN ORGANISASI
    • ARTIKEL / TULISAN
  • INFORMASI LAINNYA
    • UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEKRETARIATAN
    • SOP SATKER
      • S O P KEPANITERAAN
      • S O P KESEKRETARIATAN
    • STANDAR PELAYANAN
    • MAKLUMAT PELAYANAN
    • PROFIL HAKIM DAN PEGAWAI
    • STATISTIK KEPEGAWAIAN
    • INFORMASI SELEKSI PENERIMAAN HAKIM / PEGAWAI
    • ANGGARAN/DIPA
    • SURAT MENYURAT
      • SURAT MASUK
      • SURAT KELUAR
    • PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT
    • AGENDA KERJA PENGADILAN
    • PETA SITUS
  • Beranda
  • Halaman
  • Hak Berperkara Secara Cuma-cuma Prodeo

Hak Berperkara Secara Cuma-cuma Prodeo

PELAYANAN PERKARA PRODEO

Pasal 3
Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo

Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan:

  • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  • Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
  • Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

Pasal 4
Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama

  • Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.
  • Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
  • Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.
  • Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.
  • Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.

Pasal 5
Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Banding

  • Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
  • Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
  • Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama bersama bundel A dan salinan putusan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.
  • Pengadilan Tinggi Agama memeriksa permohonan tersebut dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim ke pengadilan asal.
  • Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon dengan membayar biaya banding.
  • Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding dikabulkan, permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon.

Pasal 6
Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Kasasi

  • Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
  • Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi.
  • Berita Acara pemeriksaaan permohonan berperkara secara prodeo oleh majelis hakim Pengadilan Agama tidak termasuk penjatuhan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan berperkara secara prodeo.
  • Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung bersama bundel A dan Bundel B.
  • Majelis hakim tingkat kasasi memeriksa secara bersamaan permohonan berperkara secara prodeo dengan pemeriksaan pokok perkara yang dituangkan dalam putusan akhir.

Pasal 7
Biaya Perkara Prodeo

  • Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama.
  • Komponen biaya perkara prodeo meliputi:

a. Biaya Pemanggilan para pihak

b. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan

c. Biaya Sita Jaminan

d. Biaya Pemeriksaan Setempat

e. Biaya Saksi/Saksi Ahli

f. Biaya Eksekusi

g. Biaya Meterai

h. Biaya Alat Tulis Kantor

i. Biaya Penggandaan/Photo copy

j. Biaya Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang diminutasi

k. Biaya pengiriman berkas.

  • Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.
  • Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.

Pasal 8
Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo

  • Pemanggilan pertama dilakukan oleh Jurusita tanpa biaya (seperti prodeo murni).
  • Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar putusan sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan.
  • Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam DIPA.
  • Kasir kemudian membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dalam Jurnal dan mempergunakannya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.
  • Kasir harus terlebih dahulu menyisihkan biaya redaksi dan meterai dari alokasi biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat)
  • Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.
  • Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Bendahara Pengeluaran).
  • Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.

Pasal 9
Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

  • Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
  • Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penanganan perkara prodeo sesuai ketentuan.
  • Dalam hal permohonan prodeo dikabulkan, maka seluruh biaya yang dikeluarkan dari DIPA harus dicatat dalam buku jurnal.
  • Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan perkara prodeo melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

Pencarian

Info Populer

  • SOSIALISASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI PENGADILAN AGAMA MOROTAI TAHUN 2019 MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI WBK DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI WBBM
  • Informasi Seputar Penyelesaian Gugatan Sederhana
  • Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
  • MoU Kerjasama Resmi Ditandatangai, PA Morotai Siap Terima Perkara Secara Online
  • Ini Dia Petunjuk Teknis Pelaksanaan E-Test Ekonomi Syariah Badan Peradilan Agama Tahun 2019
  • HUT KORPRI Ke-47 PA Morotai, Presiden Amanatkan 4 Hal
  • PA Morotai Juara 1 Nasional Lomba Pengelola Data dan E Doc ABS
  • Kultum Ramadhan Series : Nikmat sehat dan Nikmat waktu luang serta golongan orang yang berpuasa

Agenda Kegiatan

  • Upacara Memperingati HUT Mahkamah Agung RI ke 80
  • Upacara Memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI ke 80
  • Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II
  • Tahun Baru Islam
  • Idul Adha 1446 H

Facebook

Waktu Jam Kerja

Senin - Kamis 08.00 - 16.30

Khusus Jum'at 08.00 - 17.00

Hubungi Kami!

0924-2623536

Email Kami!

[email protected]

Aplikasi Online
  • Daftar Perkara Online E-Court
  • Komunikasi Data Nasional
  • SIKEP Mahkamah Agung
  • Sipermari Mahkamah Agung RI
  • Sistem Informasi MARI
  • Sistem Penelusuran Perkara
  • Perpustakaan Digital MA - RI
  • JDIH
Link Pusat
  • Mahkamah Agung RI
  • Badan Peradilan Agama
  • Litbang Diklat Kumdil
  • Badan Peradilan Umum
  • Ditjen Militer & TUN
  • Badan Pengawasan
Link Daerah
  • Pemkab Halmahera Utara
  • Kejaksaan Negeri Halmahera Utara
  • Pengadilan Negeri Tobelo
  • Polres Halmahera Utara
  • Kemenag Halmahera Utara
  • Pemkab Pulau Morotai
Link PA Wilayah PTA
  • Pengadilan Tinggi Agama Malut
  • Pengadilan Agama Ternate
  • Pengadilan Agama Soasio
  • Pengadilan Agama Labuha

Copyright Sub Bagian TI PA Morotai © 2021. Powered By CAHKREATIF.COM

w3 validator w3 validator